Lelah juga sebenarnya menulis terus soal kisruh sepakbola kami, sudah banyak orang yang menyoroti soal ini, memberikan saran, jalan keluar, opini bahkan tulisan-tulisan bernada pesimis terkait dengan sepakbola Indonesia.
Tak sedikit juga kita membaca tulisan yang bersifat tendensius mendukung atau menyudutkan salah satu pihak. Saya tidak tahu tulisan saya yang satu ini masuk kategori mana, tapi mudah-mudahan masih bisa cukup berimbang menyampaikan beberapa hal dalam bentuk opini ini. Karena namanya opini bisa jadi benar bisa saja tidak tepat, ketidak tepatan tersebut mungkin dikarenakan pemahaman, pengetahuan dan data yg dimiliki saya sebagai penulis yang terbatas, karenanya mohon dimaafkan dan saya juga tidak melarang opini yang berbeda dengan tulisan ini, sah-sah saja.
Saat ini banyak yang memahami bahwa kisruh sepakbola kita adalah soal dualisme kompetisi dan perebutan kekuasaan di federasi, sehingga semua cara dan jalan terkait penyelesaian kisruh ini selalu disandarkan kepada dua hal ini – penyatuan kompetisi, rehabilitasi exco sampai pada adanya usulan KLB untuk ganti ketua umum.
Ternyata setelah saya lihat lebih mendalam, apa yang hari ini muncul ke permukaan publik hanyalah cover dari persoalan dasar sesungguhnya yaitu soal bisnis, uang dan politik kekuasaan.
Jika masalahnya soal kompetisi, sebenarnya sejak awal tak ada masalah yang sangat krusial yg memungkinkan terjadi perpecahan di sepakbola Indonesia. Ketika EXCO PSSI menyepakati format kompetisi dan jumlah peserta kompetisi serta nama-nama peserta kompetisi, tak ada satupun yang melihat bahwa hal-hal ini dapat menyebabkan kisruh di sepakbola kita, apalagi saat itu AFC mendukung dan merestui keputusan yang diambil oleh EXCO PSSI.
Masalah baru muncul ketika PSSI mengalihkan operator pelaksana liga kepada operator baru PT. LPIS dikarenakan PT. LI tidak mau menyerahkan laporan-nya kepada PSSI (mereka hanya mau menyerahkan laporan kepada PSSI yg lama yg sdh demisioner) dan menolak di audit oleh auditor independent.
Hal lain yang memicu adalah ketika PSSI dan PT. LPIS memutuskan MNC Group sebagai pemenang bidding pengelolaan hak siar dan hak komersil Liga, setelah PT. Visi Media Asia dalam hal ini ANTV tidak mau melakukan revisi/addendum terkait perjanjian dengan PSSI karena PSSI merasa perjanjian tersebut mencederai asas keadilan dalam bisnis karena hanya menguntungkan salah satu pihak. PT. VMA sendiri tidak mengikuti bidding yang diselenggarakan PSSI dan PT. LPIS.
Disinilah muncul hal utama penyebab kisruh terjadi yaitu soal bisnis dan uang, bisa dibayangkan berapa uang yang harus hilang di pihak PT LI dan ANTV dikarenakan oleh kebijakan PSSI ini, apalagi dalam rencana bisnis salah satu Group Bakrie ini menjadikan pemasukan komersil dari Liga Indonesia sebagai salah satu unggulan baik dalam meningkatkan omset dan asset, penjualan saham sampai pada pencitraan brand. Silahkan di cari di google dokumen IPO PT. VMA dan Annual Report PT. VMA, kita akan melihat dengan jelas kaitan semua ini. (bersambung)
0 komentar:
Posting Komentar